Anggaran Rumah Tangga IA LIMA (ART)

Pustaka Dokumen / Mubes & Pemilu

Anggaran Rumah Tangga IA LIMA (ART)

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

12. 12 Pasal 2 7 Kekayaan Perkumpulan Pencatatan dan Administrasi harta kekayaan Perkumpulan IA LIMA diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dengan baik sesuai dengan sistem administrasi yan g benar dan dapat dipertanggung jawabkan BAB X PENUTUP Pasal 28 Keterangan 1. Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Peraturan Pengurus IA LIMA yang ditetapkan oleh Dewan Kepengurusan, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlak u 2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan penambahan serta rincian yang diperlukan dari Anggaran Dasar IA LI MA yang telah diakta notariskan Bandung 2 Maret 2019

3. 3 4. Melanggar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran R umah Tangga atau Peraturan - peraturan lainnya yang ditetapkan IA LIMA 5. Terlibat perkara pidana dan telah mempunyai ketetapan pengadilan yang syah atau melakukan hal lainnya secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil yang merugikan IA LI MA BAB III KEPENGURUSAN Pasal 6 Nama Kepengurusan Kepeng urusan terdiri dari unsur unsur : 1. Dewan Pengurus 2. Dewan Pengawas 3. Dewan Pembina Kepengurusan IA LIMA dikelola oleh Dewan Pengurus bersama Dewan Pengawas yang Ketuanya dipilih dan ditetapkan dalam suatu Musyawarah Besar Anggota, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar Anggota Dalam Kepengurusan tidak diperbolehkan untuk rangkap Jabatan baik Jajaran Dewan maupun Ketua Bidang dan jajarannya Pasal 7 Kekosongan Kepen gurusan 1. Kekosongan pimpinan pada Kepengurusan dapat terjadi karena berhalangan tetap, yaitu meninggal dunia atau mengu ndurkan diri atau diberhentikan 2. Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas, dapat dilakukan dengan menunjuk salah satu anggo ta Dewan Pengawas yang dinilai mampu untuk menduduki jabatan Ketua Dewan Pengawas, diteta pkan di dalam forum rapat pleno 3. Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus, dapat dilakukan dengan menunjuk salah seorang anggota Wakil Ketua Dewan P engurus dan seterusnya bilamana kekosongan lebih dari satu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang bertugas sampai dengan diadakannya Musyawarah Besar Anggota untuk memilih dan menet apkan Ketua Umum yang definitif 4. Apabila terjadi kekosongan jabatan Ketu a Dewan Pembina, dapat dilakukan dengan menunjuk salah satu anggota Dewan Pembina yang dinilai mampu untuk menduduki jabatan Ketua Dewan Pembina, diteta pkan di dalam forum rapat pleno .

1. 1 ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I NAMA dan UMUM Pasal 1 Nama Dalam Anggaran Rumah Tangga ini nama Perkumpulan adalah IA SMA NEGERI LIMA BANDUNG untuk selanjutnya disebut IA LIMA . Pasal 2 Umum Anggaran Rumah Tangga IA LIMA ini merupakan penjabaran dan penjelasan atas hal - hal yang telah dan belum diatur dalam Anggaran Dasar IA LIMA tersebut BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3 Kewajiban & Hak Anggota Anggota dimaksud terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Kewajiban : 1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik IA LIMA 2. Mematuhi dan mentaati segala ketentuan yang diatur di dalam A ngaran D asar dan A nggaran R umah T angga , Keputusan - Keputusan dan Peraturan - Peraturan yang dibuat IA LIMA 3. Berperan aktif dalam usaha - usaha dan kegiatan mencapai tujuan IA LIMA 4. Menjalin hubungan baik dan kekeluargaan dengan sesama Anggota IA LIMA 5. Dalam hal pada suatu kegiatan anggota tidak mendapat tugas tertentu, untuk berpartisipasi aktif maupun tidak aktif dengan mem antau jalannya kegiatan, serta memberikan masukan untuk suksesnya kegiatan 6. Masing masing anggota memberikan kontribusi tenaga / waktu / pikiran ataupun material untuk keberhasilan sesuai dengan kesep akatan/kemampuan masing masing 7. Menerima dan melaksanakan keputusan atas kesalahan dan sanksi berkaitan dengan pelanggaran terhadap AD - ART, Keputusan - Keputusan dan Peraturan - Peraturan yang dibuat IA LIMA

2. 2 Hak : 1. Hak suara dan hak bicara di dalam forum musyawarah IA LIMA 2. Hak m enyampaikan saran dan pendapat yang di tujukan kepada Dewan Pengurus, dalam kaitannya dengan pelaksanaan program kerja IA LIMA 3. Hak yang berlaku khusus bagi Anggota Biasa untuk memilih dan dipilih atau ditunjuk menjadi Pelaksana Kegiatan, Dewan Pengurus, Dewa n Pengawas, maupun Dewan Pembina 4. H ak mendapat informasi lengkap atas kegiatan, baik secara lisan ataupun tertulis tentang jalannya kegiatan maupun berjalannya IA LIMA 5. Hak pembelaan diri, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukannya terhadap peraturan - peraturan IA LIMA Pasal 4 Anggota Kehor matan 1. Anggota kehormatan terdiri dari : a. Tokoh diluar anggota yang dinilai layak untuk menjadi anggota kehormatan IA LIMA b. Tokoh dari anggota yang mempunyai kontribusi dan partisipasi tinggi dan sudah tidak menjabat di kepengurusan atau jabatan lainnya di IA LIMA c. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 dan Ketua Komite Sekolah karena jabatannya menjadi Anggota Kehormatan 2. Pengangkatan Anggota Kehormatan diusulkan dan ditetapkan melalui Rapat Pleno IA LIMA 3. Kewaj iban sebagai Anggota Kehormatan : a. Menjunjung tinggi dan me njaga nama baik IA LIMA b. Mematuhi dan mentaati segala ketentuan yang diatur di dalam AD, ART, Keputusan - Keputusan dan Peraturan - Peraturan IA LIMA c. Memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan dan kemajuan IA LIMA 4. Hak sebagai Anggota Kehormatan : a. Hak menya mpaikan saran dan pendapat yang ditujukan kepada Dewan Pengawas untuk kelangsungan dan kemajuan IA LIMA b. Memiliki hak sebagai Peninjau dan memiliki Hak Bicara di dalam for um musyawarah anggota tetapi tidak memiliki hak Suara untuk memilih dan dipilih, kecua li bagi Anggota Kehormatan berasal dari anggota IA LIMA berlaku Hak yang sama dengan Anggota Biasa Pasal 5 Berakhirnya Keanggotaan 1. Meninggal dunia atau menderita penyakit kejiwaan yang berkepanjangan 2. Mengundurkan diri atas permohonan sendiri dan dalam keadaan sadar tanpa tekanan 3. Melakukan hal atau tindakan yang bertentangan dengan nilai luhur kemanusiaan dan kemasyaraka ta n secara universal dan umum

5. 5 4. Melakukan hubungan konsultasi dan koordinasi rutin dan aktif dengan Dewan Pengawas 5. Melakukan hubungan dan konsultasi dengan Dewan Pembina secara berkala 6. Membentuk bidang - bidang dan menunjuk Ketua Bidang, Tim/Kelompok Kerja dan atau alat kelengkapan lainnya yang dianggap perlu 7. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja Dewan Pengurus secara umum 8. Menyusun Program Umum dan Program Kerja Tahunan 9. Mewujudkan forum komunikasi dan silaturahmi anggota secara berkala 10. Melaks anakan tugas secara aktif dan kreatif guna tercapainya tujuan perkumpulan 11. Dengan ko o rdinasi bersama Dewa n Pengawas dapat memberikan sang si kepada anggota atas tindakan pelanggaran terhadap AD/ART dan ketentuan - ketentuan lainnya 12. Membuat laporan tahunan tent ang pelaksanaan program yang telah dilakukan, di sampaikan kepada Dewan Pengawas 13. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, yang disampaikan kepada forum Musyawarah Besar Anggota pada saat periode kepengurusan berakhir 14. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota dan rapat - rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BAB V DEWAN PENGAWAS Pasal 11 Masa Bakti dan Susunan 1. Masa bakti Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal berdasarkan ketetapan Musyawarah Besar Anggota 2. Ketua Dewan Pengawas dipili h melalui Musyawarah Besar Anggota 3. Ketua Dewan Pengawas terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari memilih dan menunjuk satu orang sebagai Sekertaris Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas minimal 1 (satu) orang d engan jumlah ganjil dan maksimal 5 (lima) orang 4. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, yang disampaikan kepada forum Musyawarah Besar Anggota pada saat periode kepengurusan berakhir Pasal 12 Tugas dan Wewenang 1. Dewan Pengawas bertugas meng awasi kinerja Dewan Pengurus dan berhak meminta penjelasan dari Dewan Pengurus mengenai berbagai hal khusus ma upun umum secara keorganisasian 2. Membina, memberikan arah kebijakan, masukan dan pertimbangan yang diperlukan guna keberhasilan pencapaian tujuan Perkumpulan

11. 11 i. Membahas hal - hal lain yang dianggap penting untuk diputuskan di dalam Rapat Pleno 3. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun Pasal 2 3 Rapat Harian 1. Rapat Harian adalah forum rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk pelaksanaan program kegi atan 2. Rapat harian lebih bersifat teknis, dan dilaksanakan sekurang - kuran gnya 2 (dua) kali dalam setahun BAB I X KEUANGAN Pasal 2 4 Pengelolaan Tata pengelolaan keuangan diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus IA LIMA dengan berpedoman pada tata kelola keuangan secara umum dan akuntabel berdasarkan tahun Kalender Pasal 2 5 Pemeriksaan Keuangan 1. Dewan Pengawas dapat membentuk sebuah tim khusus yang terdiri dari Anggota Dewan Pengawas dan/atau tim pemeriksa (auditor) eksternal yang independen secara profesional untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan pembukuan sesuai tahun Kalender , yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus --- 2. Pemeriksaan atau tinjauan laporan keuangan tahunan dila kukan minimal satu tahun sekali Pasal 2 6 Tata Kelola Keuangan 1. Kebijakan penggunaan keuangan Perkumpulan ditetapkan oleh Dewan Pengurus atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Tahunan 2. Pengeluaran rutin untuk tujuan operasional sehari - hari dilaksanakan oleh Dewan Pengurus, tetapi pengeluaran untuk investasi dan pengeluaran lain di luar Rencana Angga ran Belanja Tahunan yang telah ditetapkan harus diketahui da n disetujui oleh Dewan Pengawas 3. Sekali sebulan pada minggu kedua setelah bulan berakhir, Dewan Pen gurus melalui Bendahara Umum menyampaikan laporan keuangan bulanan tertulis kepada Dewan Pengawas

10. 10 baik dari Dewan Pengurus dengan rekomendasi Dewan Pengaw as maupun dari sejumlah anggota IA LIMA 2. Dalam hal usulan dari Dewan Pengurus, sebelumnya dibahas terlebih dahulu di tingkat Rapat Pleno Dewan Pengurus yang diadakan khusus untuk itu 3. Dalam hal usula n dari anggota IA LIMA, dilakukan melalui surat permohonan tertulis dan sekurang - kurangnya diusulkan dan ditandatangani oleh 100 (seratus) orang Anggota Biasa (bukan unsur kepengurusan 4. Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa diselenggarakan Dewan Pengurus dengan membentuk Steering Commitee (SC) dan Organizing Commitee (OC) dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus 5. Apabila Dewan Pengurus tidak dapat melaksanakannya, maka Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat dila ksanakan oleh Dewan Pengawas dengan cara yang sama 4. Ketentuan dan Tata tertib Musyawarah Anggota Luar Biasa ditetapkan sebagaimana ketentuan dan tata tertib yang dilaksanaka n pada Musyawarah Besar Anggota Pasal 2 2 Rapat Pleno 1. Rapat Pleno, diselenggarakan oleh Dewan Pengurus, dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari unsur: a. Dewan Pengawas : Ketua dan anggota b. Dewan Pengurus lengkap : Ketua , Sekretaris, Bendahara, para Ketua Bidang c. Rapat Pleno dapat diperluas untuk menghadirkan Dewan Pembina, perwakilan organ internal (yang dijelaskan pada pasal 15 ayat 2) dan Anggota Kehormatan sebagai peserta, atau pihak luar dengan kompetensi yang sesuai sebagai peninjau atau nara sumber dengan pertimbangan sangat pentingnya materi rapat yang akan dibahas 2. R apat Pleno dilakukan membahas : a. Membahas kebijaksanaan Umum dan keputusan - keputusan lainnya, hasil Musyawarah Besar Anggota untuk ditindak lanjuti b. Menyu sun Program Umum Dewan Pengurus c. Evaluasi dan laporan tahunan pelaksanaan program Pengurus d. Membahas hal yang berkaitan kekosongan posisi Ketua Dewan Pengawas dan Ketua Dewan Pengurus dikarenakan berhalangan tetap (meninggal dunia, mengu ndurkan diri atau diberhentikan ) e. Membahas rencana perubahan AD - ART yang selanjutnya akan di bahas dan diputuskan dalam Musyawarah Besar Anggota f. Membaha s berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan dan diputuskan pada forum rapat Dewan Pengurus g. Membahas hal yang berkaitan dengan permohonan untuk diselenggarakannya Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa h. Membentuk Panitia Penyelenggara Mus yawarah Besar Anggota

9. 9 P asal 18 Wewenang Musyawarah Besar 1. Membahas, menyusun dan menetapkan Tata Tertib Musyawarah Besar Anggota 2. Memilih dan menetapkan para pimpinan Musyawarah Besar Anggota beserta kelengkapannya, yang selanjutnya bertugas untuk memimpin sidang Musyawarah Besar Anggota 3. Membahas dan menetapkan bilamana ada perubahan A nggaran D asar dan /atau A nggaran R umah T angga ata u peratura n peraturan lainnya 4. Menilai, mengesahkan atau menolak laporan pertanggung jawaban De wan Pengurus dan Dewan Pengawas 5. Menyatakan Kepengurusan IA LIMA demisioner 6. Menetapkan kebijaksanaan dan keputusan yang dianggap penting bagi I A LIMA 7. Melakukan Pemilihan Ketua Dewan Pe ngurus dan Ketua Dewan Pengawas 8. Pimpinan Musyawarah Besar Anggota melantik Ketua Dewan Pengurus dan Ketua Dewan P engawas hasil pemilihan Pasal 19 Quorum 1. Musyawarah Besar Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 50%+1 dari jumlah peserta yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Musyawarah Besar Anggota 2. Apabila yang hadir tidak mencapai 50%+1 dari jumlah peserta yang telah mendaftar, maka pimpinan musyawarah dapat menunda sel ambat - lambatnya selama 15 menit 3. Dalam hal penundaan pertama belum mencapai kehadiran 50%+1 dari jumlah peserta yang telah men daftar, maka untuk kedua kalinya pimpinan musyawarah dapat menunda kembali sel ambat - lambatnya selama 20 menit 4. Dalam hal penundaan kedua belum juga mencapai 50%+1 dari jumlah peserta yang telah mendaftar, maka pimpinan si dang berdasarkan pertimbangan waktu dan pentingnya Musyawarah Besar Anggota ini, dap at menyatakan sidang adalah sah Pasal 2 0 KEPUTUSAN 1. Keputusan Musyawarah Besar Anggota ditetapkan atas dasar mu syawarah untuk mencapai mufakat 2. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara, dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak Pasal 2 1 Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa 1. Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa diselenggarakan sebelum periode/masa bakti tiga tahun berakhir, berdasarkan usulan

8. 8 oleh IA LIMA dalam usaha optimalisasi pelaksanaan program kegiatan perkumpulan, dengan membuat kesepakatan - kesepakatan yan g dituangkan dalam Nota Kesep ahaman ( Memorandum of Understanding ), Surat Perjanjian atau Surat Kesepakatan Bersama yang ditand a tangan oleh kedua belah pihak BAB VII I MUSYAWARAH BESAR ANGGOTA DAN MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA dan RAPAT - RAPAT Pasal 17 Mu syawarah Besar Angota Musyawarah Anggota pada tingkat IA LIMA dinamakan Musyawarah Besar Anggota mengingat Musyawarah Besar Anggota adalah sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan tertinggi di dalam perkumpulan 1. Musyawarah Besar Anggota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dengan membentuk Steering Commitee (SC) dan Organizing Commitee (OC) dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus 2. Untuk susunan SC dan OC diperkenankan diambil dari unsur kepengurusan selama memenuhi persyaratan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus 3. Musyawarah Besar Anggota dilaksanakan 1 ( satu) kali dalam 3 (tiga) tahun 4. Peserta Musyaw arah Besar Anggota terdiri dari : a. Dewan Pengawas IA LIMA b. Dewan Pembina IA LIMA c. Dewan Pengurus IA LIMA d. Perwakilan masing - masing himpunan Alumni Angkatan SMA Neg e ri 5 Bandung e. Perwakilan dari Perkumpulan dan Komunitas yang diinisiasi oleh Alumni SMA Neg e ri 5 Bandung f. Anggota Keho rmatan, status sebagai peninjau g. Anggota atau pihak luar dari IA LIMA yang punya kompetensi sesuai keperluan Musyawarah sebagai Nara Sumber 5. Peserta dan undangan yang dapat mengikuti Musyawarah Besar Anggota IA LIMA diatur dan ditentukan oleh Organizing Commitee (OC ) 6. Setiap peserta Musyawarah Besar Anggota memiliki hak bicara dan menyampaikan pendapat 7. Setiap peserta Musyawarah Besar Anggota , dari A n ggota Biasa m emiliki hak memilih dan dipilih 8. Nara Sumber yang kompeten bisa diundang dalam Musyawarah Besar Anggota dan bisa dari unsur Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa , Anggota Kehormatan atau unsur luar yang relevan

7. 7 Pasal 14 Tugas dan Wewenang 1. Ketua Dewan Pembina bertindak atas nama Dewan Pembin a 2. Dewan Pembina berkewajiban mengayomi Perkumpulan sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar Anggota 3. Melakukan pembinaan pada perkumpulan agar Program dan kegiatan Perk umpulan sesuai dengan A nggaran D asar dan A nggaran R umah T angga dan peraturan peraturan lainnya yang berlaku 4. Memberikan arahan agar perkumpulan mempunyai wawasan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di masa yang akan dat a ng 5. Berkordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pengurus dalam menjalankan roda organisasi perkumpulan BAB VI KEDUDUKAN Pasal 1 5 Kedudukan Perkumpulan 1. IA LIMA adalah Lembaga – Perkumpulan - Organisasi Tingkat Provinsi yang sejalan dan harmonis dengan unsur unsur lainnya pada tingkatan tersebut, sehingga tidak menjadi terpisah atau bersifat eksklusif 2. IA LIMA adalah perkumpulan yang mewadahi seluruh alumni SMA Negeri 5 Bandung dan dalam melaksanakan program kegiatannya didukung oleh organ - organ yan g bersifat internal atau merupa kan bagian perkumpulan , berupa: komunitas atau himpunan alumni Angkatan dan komunitas atau perkumpulan lain yang diinisiasi oleh Alum ni SMA Negeri 5 Bandung BAB VI I HUBUNGAN KERJA SAMA Pasal 16 Bentuk dan Sifat Hubungan 1. Hubungan IA LIMA baik secara internal dengan organ lainnya (yang dijelaskan pada pasal 1 5 ayat 2 ) maupun secara eksternal dengan Pemerintah, Lembaga Swasta ataupun organisasi, komunitas, perkumpulan, ataupun lainnya, bersifat koordinatif, fungsional, dan komplementer atau saling melen gkapi dan mendukung 2. Hubungan kerja sama ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan A nggaran D asar dan A nggaran R umah T angga IA LIMA dan peraturan perundan g - undangan yang berlaku 3. Hubungan kerja sama eksternal dengan para pihak Pemerintah, Lemba ga, BUMN maupun Swasta dan lainnya dapat dilakukan

6. 6 3. Dewan Pengawas dapat mengeluarkan Resolusi dan Memorandum yang dapat diakses oleh Anggota secara luas , dalam menjalankan tugasnya mengawasi kinerja Dewan Pengurus 4. Suara Dewan Pengawas adalah suara kolektif dan bukan suara individu. Namun demiki an, dalam tugas pengawasannya, seorang Dewan Pengawas berhak bertindak sebagai individu ketika memeriksa pembukuan, tindakan, dan keputusan atau lainnya pada Dewan Pengurus dan harus segera melaporkan tindakannya dalam Rapat Dewan Pengawas 5. Bilamana ditemuk an hal hal yang menyimpang atau tidak patut dilakukan secara aturan umum dan universal atau pelanggaran AD - ART dan peraturan peraturan lain yang berlaku di dalam IA LIMA maka Dewan Pengawas berh ak menegur Dewan Pengurus atau j ajarannya bila diperlukan, bil a teguran belum ditanggapi maka dilakukan secara tertulis melalu i Memorandum Pertama, bila tidak ditanggapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka Dewan Pengawas dapat mengirimkan Memorandum Kedua 6. Bilamana untuk Memorandum Kedua dalam 7 (tujuh) hari masih belum ditanggapi, Dewan Pengawas dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Anggota untuk penyelesaian sesuai peraturan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan AD/ART IA LIMA 7. Dewan Pengawas berhak mengadakan Musyawa rah Besar Luar Biasa Anggota bila hal yang terdapat pada Bab III Pasal 6 ayat 6 ART ini, belum mendapatkan jalan keluar atau solusi 8. Dewan Pengawas dapat meminta dalam Musyawarah Besar Luar Biasa Anggota untuk menon - aktifkan atau memberhentikan Dewan Pengu rus atau jajarannya yang dianggap melanggar ketentuan AD/ART serta peraturan peraturan lainnya di IA LIMA atau peraturan dan norma yang berlaku secara umum dalam masyarakat dan Negara . Manakala terjadi kekosongan Kepengurusan maka berlaku Bab II Pasal 8 a yat 1,2 dan 3 pada A nggaran R umah T angga ini 9. Membuat laporan pertanggung jawaban Dewan Pengawas dan disampaikan ke forum Musyawarah Besar Anggota pada akhir periode kepengurusan BAB V DEWAN PEMBINA Pasal 13 Masa Bakti dan Susunan 1. Masa bakti Dewan Pembina adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal berdasarkan ketetapan Musyawarah Besar Anggota 2. Ketua Dewan Pembina ditunjuk dan disepakati oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus yang diadakan khusus untuk itu 3. Anggota Dewan Pembina dipilih dan di tetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus yang khusus diadakan untuk itu , minimal 2 (dua) orang atau lebih tetapi tidak lebih dari 7 ( tujuh ) orang jumlah seluruh Dewan Pembina 4. Jajaran Dewan Pembina terdiri dari para Anggota IA LIMA

4. 4 BAB IV DEWAN PENGURUS Pasal 8 Masa Bakti dan Susunan 1. Masa bakti Dewan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal berdasarkan ketetapan Musyawarah Besar Anggot a 2. Dewan Pengurus IA LIMA dipimpin oleh Ketua Umum bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II 3. Susunan Dewa n Pengurus IA LIMA terdiri dari : a. Ketua Umum, Wakil Ketua I , dan Wakil Ketua II . Ketiganya selanjutnya dapat disebut Ketua b. Sekertaris Umum, Wakil Sekertaris I , dan Wakil Sekertaris II . Ketiganya selanjutnya dapat disebut Sekretaris c. Bendahara Umum, Wakil Bendahara I , dan Wakil Bendahara II . Ketiganya selanjutnya d apat disebut Bendahara d. Bidang - bidang atau Seksi - seksi dengan susunan sesuai keperluan Dewan Pengurus Pasal 9 Ketua Umum dan Wakil 1. Ketua Dewan Pengurus disebut Ketua Umum dipilih melalui Musyawarah Besar Anggota 2. Ketua Umum terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari memilih dan menunjuk Wakil dan jajaran Dewan Pengurus lainnya 3. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menj adi Ketua Umum dan Wakil adalah a. Anggota biasa dan a ktif dalam kegiatan perkumpulan b. Dinilai mampu untuk memimpin dan bekerjasama c. Mempunyai w aktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua d. Mempu nyai reputasi baik e. M endapat atau mempunyai dukungan Pasal 10 Tugas dan wewenang Dewan Pengurus 1. Sebagai Perkumpulan yang independen, non pemerintah, kekeluargaan, so s ial dan nirlaba maka dalam pelaksanaan tata kelola keorganisasian antara Ketua Umu m, Wakil Ketua I dan II dan Sek r e taris Umum dan Wakil S ekr e taris Umum I dan II bersifat kolektif dan saling mengisi dalam menjaga roda organisasi tetap berjalan ------------------------------ ---- 2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar Anggota ---------- 3. Menetapkan kebijakan sebagai pelaksanaan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan - peraturan , Keputusan atau Ketetapan M usyawarah Besar Anggota dan Rapat - rapat Pleno

Views

  • 1980 Total Views
  • 1401 Website Views
  • 579 Embeded Views

Actions

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+